Minerba.id – Isu tambang ilegal kembali mengguncang Kabupaten Berau. Kali ini, sorotan publik mengarah pada dugaan keterlibatan kader Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh pengusaha nasional Hary Tanoesoedibjo.
Nama Agus Uriansyah, S.Pd, anggota DPRD Berau dari Perindo, mencuat setelah ia hadir dalam sidak Bupati Berau terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Tangap dan Hutan Pramuka. Pada November 2022. Lalu, ironisnya, perusahaan yang disebut menambang, PT. BJU, tidak menurunkan perwakilan resmi. Justru Agus yang muncul di lokasi.
Publik Pertanyakan Kapasitas
Munculnya Agus dalam sidak menimbulkan tanda tanya besar: hadir sebagai wakil rakyat, atau justru mewakili perusahaan tambang?
“Ini sangat membingungkan. Harusnya perusahaan hadir memberi penjelasan, bukan malah anggota dewan dari partai politik. Apalagi partai besar sekelas Perindo, yang ketuanya figur nasional. Jangan sampai terlihat seperti melindungi mafia tambang,” ujar aktivis mahasiswa Berau yang tidak mau disebu namanya.
Dugaan Perlindungan Mafia Tambang
Kehadiran politisi Perindo ini kemudian memantik isu serius: apakah ada jaringan politik yang melindungi praktik tambang ilegal di Berau?
“Kalau benar ada politisi yang hadir menggantikan perusahaan tambang, publik bisa menafsirkan ada upaya melindungi mafia tambang. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran lingkungan, tapi sudah masuk ke ranah penegakan hukum,” tegas aktivis mhasiswa asal berau.
Sejumlah kalangan mendorong KPK dan aparat penegak hukum turun tangan. Menurut mereka, kasus hutan kota hanyalah puncak gunung es.
“Tambang ilegal di Berau tidak mungkin berjalan tanpa ada beking kuat. Harus diusut siapa pendana, siapa penampung batu bara ilegal, hingga siapa bos besar yang mengendalikan jaringan ini,” ujarnya
Menanti Sikap Perindo
Sebagai partai politik yang tengah membangun citra bersih, Partai Perindo kini ikut terseret sorotan. Publik menunggu sikap resmi DPP Perindo dan Hary Tanoesoedibjo terkait langkah kadernya di daerah.
Apakah kehadiran Agus Uriansyah benar murni sebagai legislator yang peduli persoalan tambang, atau justru sinyal keterhubungan dengan perusahaan tambang yang sedang disorot?
Pertanyaan itu masih menggantung, sementara publik berharap penegakan hukum atas dugaan mafia tambang di Berau segera dilakukan secara transparan.
