Minerba.id – Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor mineral dan batubara pada 2025 kembali menunjukkan kinerja yang kuat. Kementerian ESDM menyatakan realisasi PNBP minerba berpotensi melampaui target APBN, meskipun harga sejumlah komoditas utama mengalami tekanan di pasar global. Capaian ini menegaskan bahwa sektor ekstraktif masih menjadi penopang penting keuangan negara.
Namun di balik angka penerimaan yang tinggi, terdapat fakta struktural yang patut dicermati. PNBP minerba pada 2025 lebih banyak ditopang oleh volume produksi dan ekspor, bukan oleh kenaikan harga. Artinya, negara memperoleh penerimaan lebih besar dengan cara menguras sumber daya lebih cepat, bukan melalui peningkatan nilai tambah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertambangan masih menyumbang porsi signifikan terhadap PDB nasional. Pada beberapa tahun terakhir, kontribusi minerba berada di kisaran dua digit persen terhadap total PDB.
Ketergantungan ini membuat kinerja fiskal negara sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Kondisi ini menjadi perhatian serius ketika pasar global memasuki fase pelemahan. Penurunan harga batubara dan tekanan pada nikel sepanjang 2025 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor ini tidak selalu stabil.
Jika harga global jatuh lebih dalam, penerimaan negara berpotensi terkoreksi signifikan meskipun volume produksi tinggi.
Di sisi lain, upaya hilirisasi yang digadang-gadang sebagai solusi belum sepenuhnya memberikan dampak fiskal optimal. Sebagian besar PNBP masih berasal dari kegiatan hulu, sementara kontribusi industri hilir terhadap penerimaan negara relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tambang masih berjalan lambat.
Para ekonom menilai kondisi ini sebagai alarm fiskal jangka panjang. Ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam membuat negara rentan terhadap siklus boom and bust komoditas. Tanpa diversifikasi sumber penerimaan dan penguatan sektor non-ekstraktif, risiko fiskal akan terus berulang.
Tahun 2025 menjadi titik refleksi penting bagi arah kebijakan minerba nasional. PNBP yang tinggi memang memberikan ruang fiskal jangka pendek, namun keberlanjutan ekonomi membutuhkan strategi yang melampaui eksploitasi sumber daya. Tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana menggali lebih banyak, melainkan bagaimana menciptakan nilai tambah dan ketahanan fiskal jangka panjang.
