Minerba.id – Pemerintah Indonesia kembali menata sektor mineral dan batubara (minerba) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022. Aturan ini fokus pada pendelegasian kewenangan perizinan usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Perpres ini diterbitkan untuk mengatasi persoalan klasik: tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan aturan baru, garis pembagian tugas lebih jelas sehingga proses perizinan diharapkan bisa lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit.
Apa yang Diatur dalam Perpres 55/2022?
Secara garis besar, Perpres ini menekankan bahwa:
-
Pemerintah pusat tetap memegang kendali untuk izin-izin strategis yang berdampak nasional.
-
Pemerintah daerah mendapatkan porsi kewenangan sesuai kapasitas wilayahnya, terutama terkait usaha berskala lokal.
Skema ini dinilai akan mempermudah pengusaha dalam mengurus dokumen perizinan. Prosesnya menjadi lebih terarah karena jalur administrasi sudah dipetakan.
Sebelum Perpres 55/2022 terbit, banyak laporan tentang kebingungan pengusaha soal ke mana mereka harus mengajukan izin. Ada kasus ketika izin dari daerah ternyata tidak diakui pusat, begitu juga sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat investasi di sektor minerba.
Melalui aturan ini, pemerintah ingin memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan minerba harus berjalan dengan sistem yang rapi. Selain itu, kebijakan ini juga bagian dari reformasi birokrasi untuk memangkas proses panjang yang sering kali membuat pengusaha mengeluh.
Bagi pelaku usaha, kehadiran Perpres 55/2022 bisa menjadi angin segar. Ada kepastian tentang siapa yang berwenang mengeluarkan izin. Hal ini bukan hanya meminimalisasi konflik administratif, tetapi juga mendukung iklim investasi yang lebih sehat.
“Aturan baru ini penting untuk menciptakan level playing field yang adil antara pengusaha besar dan kecil. Pemerintah daerah kini punya peran lebih jelas dalam mendukung investasi lokal,” kata seorang pengamat energi dan sumber daya alam.
Selain itu, pendelegasian izin ke daerah diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal. Daerah dengan potensi tambang bisa lebih leluasa berkolaborasi dengan investor, sambil tetap mengacu pada regulasi pusat.
Pemerintah menegaskan bahwa Perpres 55/2022 bukan hanya soal administrasi. Lebih dari itu, aturan ini adalah upaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, efisien, dan adil.
Dengan pembagian kewenangan yang tegas, diharapkan tidak ada lagi tarik-menarik antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bisa fokus pada regulasi besar, sementara daerah lebih aktif dalam pengawasan di lapangan.
Terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 menjadi tonggak baru dalam tata kelola perizinan minerba. Aturan ini hadir sebagai solusi atas tumpang tindih kewenangan, sekaligus membuka peluang bagi daerah untuk lebih berperan dalam mengelola potensi sumber daya alam.
Ke depan, keberhasilan aturan ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pusat, daerah, dan pelaku usaha. Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia bukan hanya mendapat investasi yang lebih stabil, tetapi juga tata kelola minerba yang lebih berkeadilan.
