Minerba.id – Polemik pengelolaan pertambangan di Kabupaten Berau kembali mencuat setelah beredarnya informasi bahwa Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dugaan kerusakan lingkungan di Hutan Kota Tangap dan Hutan Pramuka, Kecamatan Teluk Bayur, pada November 2022 lalu. Sidak itu berhubungan dengan aktivitas pertambangan PT Bara Jaya Utama (BJU) yang oleh sejumlah pihak dituding sebagai tambang ilegal.
Informasi yang diterima media menyebut bahwa Bupati Berau saat itu telah menerbitkan surat teguran keras terhadap perusahaan tersebut. Namun, surat itu disebut tidak pernah sampai ke Polres Berau. Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan adanya lobi antara pihak PT BJU dan pejabat daerah agar surat tersebut tidak diteruskan ke kepolisian. Hingga kini tidak ada penjelasan resmi dari Pemkab Berau maupun Polres Berau mengenai berhentinya proses tersebut.
Sumber tersebut juga menyampaikan bahwa diduga ada pejabat daerah yang ikut menikmati keuntungan dari aktivitas tambang ilegal di wilayah Berau. Informasi ini mencuat di tengah agenda nasional Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar memberantas pertambangan ilegal di seluruh Indonesia. Seluruh informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari instansi terkait.
Belakangan, sejumlah informasi tambahan yang diperoleh media menyebut bahwa pemerintah daerah dan aparat tertentu diduga melakukan berbagai perbaikan fasilitas dengan menggunakan anggaran daerah untuk menutupi persoalan tata kelola pertambangan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Berau maupun Polres Berau atas dugaan tersebut.
Abdullah Kelrey, Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI), menyampaikan kekhawatirannya terkait temuan-temuan tersebut. “Jika benar ada surat teguran yang tidak diproses, publik berhak mengetahui apa yang terjadi. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Lebih lanjut, menurut sumber yang mengetahui struktur internal politik daerah, PT BJU diduga terkait dengan salah satu petinggi Partai Gerindra di Kabupaten Berau.
Menanggapi hal tersebut, Kelrey, yang juga Founder Nusa Ina Connection (NIC) mendesak Ketua Gerindra Provinsi Kalimantan Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Gerindra Berau dan melaporkan situasi ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra. “Jika tidak ada langkah tegas, publik dapat menilai bahwa masalah ini dibiarkan dan kami akan yang sampaikan kepada pengurus DPP Gerindra.” tegasnya.
