Minerba.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa visi besar untuk sektor mineral dan batubara (minerba) sebagai bagian dari pilar utama “Asta Cita” pembangunan nasional. Program ini tidak lagi berfokus pada eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi pada upaya menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai penggerak nilai tambah, kemandirian energi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam arah kebijakannya, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah akan memproses mineral dan batubara di dalam negeri agar nilai tambahnya tetap dinikmati oleh bangsa sendiri. Untuk mempercepat hal tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di bawah langsung Presiden. Satgas ini akan mengawal pelaksanaan hilirisasi di sektor minerba, migas, kehutanan, pertanian, kelautan, dan perikanan.
Sebagai wujud nyata, Prabowo memastikan sedikitnya 15 proyek besar hilirisasi mulai digarap pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Investasi, terdapat 18 proyek prioritas nasional dengan nilai total mencapai Rp 618,3 triliun atau sekitar US$ 38,6 miliar, yang ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan. Dari total itu, 8 proyek fokus pada sektor mineral dan batubara, dengan investasi mencapai US$ 20,1 miliar atau sekitar Rp 321,8 triliun dan berpotensi menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja langsung.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan paket besar investasi untuk memperluas hilirisasi ke berbagai sektor energi dan bahan tambang. Total investasi yang ditawarkan kepada investor domestik dan global mencapai US$ 123,8 miliar atau sekitar Rp 2.015 triliun, dengan proyeksi penciptaan 8 juta lapangan kerja di sektor industri hilir. Langkah ini menegaskan strategi pemerintah bahwa era ekspor bahan mentah akan segera berakhir, digantikan oleh model ekonomi berbasis pengolahan dan manufaktur.
Dalam hal tata kelola, Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas di seluruh rantai pasok industri tambang nasional. BUMN tambang seperti MIND ID diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitasnya. Pemerintah juga mulai memangkas regulasi yang tumpang-tindih untuk mempercepat investasi dan mempermudah pelaku usaha.
Beberapa proyek konkret mulai menunjukkan progres signifikan. Misalnya, proyek pengolahan batubara menjadi dimethyl ether (DME) di Sumatera Selatan yang akan menggantikan impor LPG, menjadi simbol awal kemandirian energi nasional. Selain itu, pembangunan smelter aluminium dari bauksit, pabrik stainless steel dari nikel, serta fasilitas pengolahan tembaga menjadi copper rod dan wire juga tengah disiapkan. Salah satu proyek raksasa dengan nilai investasi US$ 45 miliar atau sekitar Rp 700 triliun bahkan dijadwalkan groundbreaking pada Juni 2025, mencakup fasilitas pengolahan mineral, penyimpanan energi, hingga produksi bahan baku industri listrik.
Dari sisi dampak ekonomi, program hilirisasi minerba diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, mengurangi ketergantungan pada impor energi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri logam dan energi bersih. Kementerian ESDM mencatat, hanya dalam semester pertama tahun 2025, investasi sektor minerba sudah mencapai Rp 50,38 triliun, menyumbang hampir seperempat dari total investasi energi nasional.
Namun, di balik peluang besar itu, tantangan juga menanti. Pengembangan hilirisasi harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan konservasi agar manfaat ekonomi tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan.
Visi “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa era baru pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah dimulai. Program nasional mineral dan batubara bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi tentang transformasi ekonomi—dari menjual mentah menjadi memproduksi barang bernilai tinggi. Melalui kebijakan hilirisasi, pembentukan satgas khusus, dan peluncuran megaproyek strategis, pemerintah berkomitmen membawa Indonesia menuju kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta posisi yang lebih kuat di pasar global.
