Minerba.id – Dugaan penyimpangan tata kelola di PT Indo Pusaka Berau (IPB) kembali menjadi sorotan publik. Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, secara terbuka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh kegiatan keuangan dan operasional BUMD tersebut.
Menurut Kelrey, kerugian berulang yang dialami IPB menunjukkan adanya masalah struktural yang tidak bisa dibiarkan tanpa pemeriksaan mendalam oleh lembaga resmi negara.
“Kami meminta BPK RI turun langsung melakukan audit investigatif. Kerugian IPB yang terus berulang harus dibuka secara terang benderang. Publik berhak tahu apakah ada potensi penyimpangan dalam pengelolaan BUMD ini,” tegas Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), dalam keterangannya. Sabtu, (29/11/2025).
Kelrey juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa jajaran Direksi PT Indo Pusaka Berau serta pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, termasuk Bupati Berau. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proses penganggaran, penunjukan mitra, dan pengelolaan proyek bebas dari intervensi atau konflik kepentingan.
“KPK perlu segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Direksi IPB dan juga pejabat daerah yang berwenang, termasuk Bupati Berau. Ini bukan tuduhan personal, tetapi langkah hukum yang wajar ketika ada indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan uang negara,” ujar Kelrey.
Dalam analisisnya, Kelrey yang juga (Aktivis Anti Korupsi), menilai bahwa BPK dan KPK memiliki dasar kuat untuk turun tangan. Sesuai ketentuan UU Tipikor, BUMD termasuk kategori kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga segala potensi penyalahgunaan kewenangan, proyek fiktif, atau mark-up anggaran bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Ia juga menekankan bahwa audit investigatif sangat diperlukan untuk menelusuri apakah terdapat kerugian negara akibat keputusan direksi ataupun intervensi eksternal.
Dorongan investigasi ini hadir di tengah tuntutan publik agar manajemen IPB meningkatkan transparansi dan membuka laporan keuangan secara menyeluruh. Kelrey menyebut bahwa pembenahan BUMD menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perusahaan daerah berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sebaliknya.
