Minerba.id – Nama pengusaha tambang yang juga tokoh politik lokal, H. Abidinsyah, tengah menjadi sorotan publik di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pria yang kini menjabat sebagai Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Berau itu diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan di lahan yang tidak memiliki izin resmi di kawasan KM 16, Kecamatan Teluk Bayur, yang diketahui merupakan bekas lokasi PT. Pratama Sumber Bumibara ( PSB )
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hasil galian dari lokasi tersebut diduga dialirkan ke jeti milik PT SBB, perusahaan tambang yang juga dikaitkan dengan nama H. Abidinsyah. Dugaan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pemerintah dalam menindak praktik tambang ilegal, terutama setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden RI periode 2024–2029.
Sebelumnya, Abidinsyah sempat menjadi perhatian publik setelah menggelar doa syukuran atas kemenangan pasangan Prabowo–Gibran di Pilpres 2024–2029. Acara tersebut digelar di kantor pusat PT SBB di Jalan Sahray Rinding, Kecamatan Teluk Bayur.
Menanggapi kasus ini, Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), menilai bahwa dugaan tambang ilegal tersebut menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan di daerah.
“Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmennya. Kalau memang ingin menertibkan tambang ilegal, maka jangan pandang bulu — siapapun pelakunya, apapun latar belakang politiknya, harus diproses,” tegas Abdullah Kelrey saat dihubungi pada Jumat (25/10/2025).
Abdullah menambahkan, praktik tambang ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat sekitar. “Tambang ilegal itu merusak struktur sosial dan ekonomi warga lokal. Ketika pelakunya justru punya posisi di partai politik, ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan pengawasan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah menegaskan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal di seluruh Indonesia. “Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu,” kata Prabowo, seperti dikutip dari ESDM.go.id
